Prof Ali Agus: Mengembalikan Gelar Insinyur Peternakan

Berdasar UU Keinsinyuran No 11/2014, insinyur ditetapkan sebagai gelar profesi, bukan gelar akademik. Insinyur (Ir) memiliki 3 tingkatan keahlian, yaitu Insinyur Profesional Pratama (IPP), Insinyur Profesional Madya (IPM), dan Insinyur Profesional Utama (IPU).

 

Sarjana yang ingin menyandang gelar Ir harus melalui proses pendidikan profesi dan/atau uji kompetensi, sesuai unit kompetensi insinyur pada bidang keinsinyuran yang dipilih. Sarjana bidang teknologi berhak menyandang gelar Ir setelah mengikuti program profesi dan/atau lulus uji kompetensi dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

 

Sebagai organisasi profesi insinyur, PII tetap mewadahi dan menjadi salah satu lembaga yang berhak memberikan gelar insinyur kepada sarjana pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.  PII sudah diakui di ASEAN melalui ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO).

 

Program Profesi Insinyur Peternakan

Sebagaimana amanat pasal 17 UU Keinsinyuran, selain PII, program profesi insinyur di perguruan tinggi juga berhak memberikan gelar insinyur kepada sarjana. Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran.

 

Profesi insinyur peternakan memiliki urgensi, untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas kompatibilitas, dan responsibilitassarjana peternakan yang akan menerjuni dunia profesi peternakan baik di industri, birokrasi, maupun jasa profesi. Dari segi utilisasi, secara nyata tumbuh kebutuhan tenaga profesi bidang peternakan untuk meningkatkan efisiensiproses produksi.

 

Tak kalah penting, dengan dibakukannya profesi insinyur peternakan lengkap dengan perangkatnya berupa pendidikan profesi insinyur peternakan, sertifikasi/uji kompetensi insinyur peternakan, organisasi profesi yang menaungi insinyur peternakan, kode etik, dan majelis etik, secara struktural akan melindungi tenaga profesi dan bidang profesi dari campur tangan pihak yang tidak kompeten.

 

Kerja-kerja spesifik yang tercantum dalam unit kompetensi insinyur peternakan menjadi hak eksklusif insinyur peternakan. Mereka yang tidak memiliki kompetensi atau berasal dari bidang profesi lain tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kerja yang berada pada lingkup unit kompetensi insinyur peternakan ini.

 

Saat ini telah disusun 32 unit kompetensi insinyur peternakan. Jika disetujui oleh majelis profesi dan PII, nantinya semua aktivitas yang masuk kriteria unit kompetensi hanya bisa dilakukan oleh insinyur peternakan.

 

Meskipun demikian, tetap tidak menutup kemungkinan akan ada unit kompetensi insinyur peternakan yang beririsan dengan kompetensi profesi lain yang memiliki kemiripan. Akan tetapi pengakuan akan kompetensi insinyur peternakan pada bagian yang beririsan itu tetaplah penting. Karena akan memberi hak dan perlindungan profesional bagi insinyur peternakan untuk melakukan kerja profesi pada pekerjaan yang termasuk dalam unit kompetensi itu.

 

 

Menyiapkan Perangkat

Mencetak insinyur peternakan melalui jalur program profesi memerlukan persiapan perangkat-perangkatnya. Pertama, menyiapkan perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur peternakan. Kedua, menyediakan dosen yang memenuhi syarat keinsinyuran. Poin kedua ini, mau tidak mau, karena belum ada program profesi, maka dosen yang sudah ada harus ‘diupgrade’ dengan menjalani uji kompetensi insinyur peternakan di PII. Sebagaimana penulis, demi mempersiapkan program profesi insinyur peternakan juga menjalani uji kompetensi insinyur peternakan di PII (Persatuan Insinyur Indonesia).

 

Ketiga, menyiapkan kurikulum nasional yang seragam meliputi matakuliah profesi dan jam kuliah profesi (teori dan praktik/koass). Program profesi insinyur peternakan mensyaratkan tambahan materi kuliah praktik profesi dan teori keprofesian sebanyak 24 SKS (satuan kredit semester). Kuliah keprofesian diberikan di kampus, sedangkan praktik keprofesian dilaksanakan di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta disesuaikan dengan bidang kompetensi yang diambil.Keempat, melengkapi standar sarana dan prasarana belajar mengajar.

 

Kelima, menyusun Etika Profesi Insinyur Peternakan.Mengenai poin kelima ini, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI) tengah membentuk Badan Kejuruan Insinyur Peternakan/Majelis Profesi Insinyur Peternakan (MPIP) yang menyusun kode etik. Lembaga yang juga berperan sebagai majelis kehormatan profesi ini beranggotakan unsur perguruan tinggi, anggota ISPI dan kalangan profesional/industri peternakan.

 

 

Peran dan Tugas Insinyur Peternakan

Sedikit memberikan gambaran kemampuan, peran dan tugas insinyur peternakan sebagai penjabaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) danUU Keinsinyuran. Insinyur peternakan kelak merupakan gelar profesi yang berada pada Level 7 KKNI, yang bersikap dan bertindak berdasarkan keprofesian.

 

Deskripsi spesifikprofesi insinyur peternakan adalah, pertamamampu melakukan analisis ilmiah dan teknokratik terhadap data kinerja unit produksi (industri) peternakan, terutama masalah efisiensi produksi, keamanan proses, keamanan  produk, dan dampak lingkungan dari kegiatan produksi peternakan. Kedua, mampu merumuskan berbagai alternatif solusi terhadap masalah-masalah produksi (industri) peternakan dengan menerapkan ilmu dan teknologi di bidang peternakan.

 

Ketiga, mampu mengembangkan strategi, mempertimbangkan dan menjelaskan secara rasional dan ilmiah terhadap pemilihan intervensi yang dipilih sebagai penyelesaian permasalahan produksi (industri) peternakan. Keempat, mampu mengidentifikasi bebagai indikator keberhasilan intervensi pada upaya penyelesaian permasalahan, memonitor perkembangan, memperbaiki dan menyesuaikan intervensi yang tepat. TROBOS

*Dekan Fakultas Peternakan UGM

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia

http://www.trobos.com/detail-berita/2017/05/01/22/8812/prof-ali-agus-mengembalikan-gelar-insinyur-peternakan—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *